Bobby Nasution Dorong Pemkab/Pemko Segera Selesaikan Perkada dan Tender DBH yang Tertunda

Dalam upaya memaksimalkan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menekankan pentingnya penyelesaian dokumen administrasi oleh pemerintah kabupaten dan kota. Hingga pertengahan Juni 2026, sejumlah daerah masih mengalami kendala yang menghambat transfer dana tersebut, yang seharusnya sudah dapat dimanfaatkan untuk berbagai program pembangunan.

Pentingnya Penyelesaian Administrasi untuk Penyaluran DBH

Dalam sebuah rapat virtual yang diadakan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Bobby Nasution menegaskan kepada seluruh kepala daerah di Sumatera Utara untuk segera merampungkan administrasi yang berkaitan dengan penyaluran DBH. Proses ini mencakup penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan tender pengadaan barang dan jasa. Bobby jelas mengungkapkan bahwa penyaluran dana tidak dapat dilakukan hingga semua dokumen administrasi diselesaikan.

“Kami telah memberikan tenggat waktu hingga bulan Juni agar seluruh dana dapat tersalurkan kepada Pemkab/Pemko. Namun, sampai saat ini, belum ada transfer yang dilakukan akibat kendala administratif yang belum teratasi,” ungkap Bobby dengan nada serius.

Progress Penyelesaian Perkada di Daerah

Bobby melanjutkan penjelasannya dengan memberikan gambaran mengenai kemajuan penyelesaian Perkada di daerah. Dari total 29 kabupaten dan kota yang memperoleh alokasi DBH, hanya 16 daerah yang telah menyelesaikan Perkada. Sementara itu, sisanya masih berada dalam proses penyelesaian. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseragaman dalam penanganan administrasi di antara daerah-daerah tersebut.

• 16 daerah telah menyelesaikan Perkada.
• 13 daerah masih dalam proses penyelesaian dokumen.
• Tender pengadaan barang dan jasa belum dilaksanakan di 10 daerah.
• Kendala administratif menjadi penghambat utama penyaluran dana.
• Pemerintah daerah diharapkan berkoordinasi lebih baik.

Permintaan Penjelasan Terkait Kendala Perkada

Dalam kesempatan tersebut, Bobby secara khusus meminta penjelasan dari daerah-daerah yang belum menyelesaikan Perkada. Ia ingin mengetahui kendala spesifik yang dihadapi oleh masing-masing daerah, agar solusi yang tepat dapat ditemukan. Komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

“Kami perlu tahu apa yang menjadi penghalang bagi daerah-daerah ini agar kita bisa mencari jalan keluar. Tanpa komunikasi yang baik, masalah ini akan terus berlanjut,” tegasnya.

Urgensi Penyelesaian Tender

Selain masalah Perkada, Bobby juga menyoroti perlunya percepatan proses tender oleh pemerintah daerah. Dari 16 daerah yang telah menyelesaikan Perkada, masih terdapat 10 daerah yang belum melaksanakan proses tender. Hal ini sangat mengkhawatirkan, mengingat penyaluran dana DBH tergantung pada kelengkapan administrasi dan pelaksanaan tender yang tepat waktu.

• Penyelesaian Perkada dan tender harus simultan.
• 10 daerah belum melaksanakan tender.
• Percepatan administrasi sangat diperlukan.
• Koordinasi antar daerah harus ditingkatkan.
• Transparansi dalam tender perlu dijaga.

Penggunaan Anggaran yang Hati-hati

Lebih jauh, Bobby mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam penghitungan dan penggunaan anggaran. Ia menegaskan bahwa serapan anggaran DBH harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk menghindari masalah hukum yang dapat muncul di kemudian hari.

“Kegiatan ini adalah untuk pembangunan di kabupaten/kota. Saya meminta agar tidak ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan pribadi atau kelompok dari program ini. Ini adalah catatan serius bagi kita semua,” jelasnya dengan tegas.

Membangun dengan Kualitas Terbaik

Di akhir arahannya, Bobby Nasution mengingatkan bahwa setiap proyek pembangunan, baik fisik maupun non-fisik, harus dilaksanakan dengan kualitas terbaik. Ia menekankan pentingnya agar manfaat dari proyek-proyek ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumut berkomitmen untuk segera mentransfer dana DBH setelah seluruh persyaratan administrasi dari kabupaten dan kota dinyatakan lengkap.

“Kami ingin memastikan bahwa semua proyek ini memberikan dampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami akan terus memantau pelaksanaan proyek dan memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan rencana,” tambahnya.

Menjaga Komitmen dan Akuntabilitas

Pentingnya menjaga komitmen dan akuntabilitas dalam pengelolaan DBH tidak dapat diabaikan. Bobby menekankan bahwa pemerintah daerah harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam penggunaan dana ini adalah demi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas akan menjadi landasan utama dalam pengelolaan anggaran.

“Kami perlu memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran ini digunakan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas di setiap daerah,” ujarnya.

Perlunya Penanganan yang Sistematis

Untuk mencapai tujuan ini, Bobby mengajak seluruh kepala daerah untuk melakukan penanganan yang sistematis terhadap setiap kendala yang dihadapi. Hal ini tidak hanya akan mempercepat penyaluran DBH, tetapi juga akan meningkatkan kualitas program dan proyek yang dilaksanakan di daerah masing-masing.

• Perkuat koordinasi antar instansi.
• Identifikasi kendala secara cepat.
• Berikan solusi yang tepat untuk setiap masalah.
• Tingkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
• Libatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan penyaluran DBH dapat berjalan lancar dan tepat waktu, sehingga setiap daerah dapat memanfaatkan dana ini untuk kepentingan pembangunan yang lebih luas. Bobby Nasution, sebagai Gubernur, berkomitmen untuk terus memantau perkembangan ini dan memastikan bahwa setiap daerah dapat menjalankan tugasnya dengan baik.