Kondisi tata kelola bangunan di Kecamatan Panyabungan saat ini semakin memprihatinkan, dengan banyaknya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat setempat. Sebagai pusat pemerintahan di Kabupaten Mandailing Natal yang sudah beroperasi sejak tahun 1999, seharusnya Panyabungan dapat menjadi contoh dalam pengelolaan infrastruktur yang baik. Namun, kenyataannya justru sebaliknya.
Keluhan Masyarakat Terkait Tata Kelola Bangunan
Menurut Muhammad Azwar, ketua bidang antar lembaga pada Ikatan Keluarga Minangkabau, keadaan ini sangat mengkhawatirkan. Ia mengungkapkan bahwa banyak bangunan dibangun tanpa memperhatikan regulasi tata ruang yang ada, bahkan ada yang menutup saluran drainase. Hal ini berakibat pada genangan air dan banjir setiap kali hujan turun.
“Sejumlah gedung di pusat kota tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Sudah 27 tahun Kabupaten Madina berdiri, namun kondisi tata kota masih jauh dari harapan,” ujar Azwar menambahkan. Ia menunjukkan betapa semrawutnya pengelolaan bangunan yang ada di wilayah tersebut.
Dampak Negatif dari Tata Kelola yang Buruk
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa banyak ruko dan bangunan permanen di Panyabungan yang tidak mematuhi aturan tata ruang. Hal ini tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga menurunkan kenyamanan bagi pengguna jalan, termasuk pejalan kaki.
Saat hujan lebat, masalah ini semakin parah. Genangan air cepat muncul karena drainase yang telah ditutup oleh bangunan. “Ini sangat mengganggu,” keluh Azwar lebih lanjut. Kondisi ini jelas menunjukkan bahwa tata kelola bangunan yang amburadul berdampak besar bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.
Kelemahan Pengawasan dari Pemerintah Daerah
Warga setempat berpendapat bahwa pengawasan dari pemerintah daerah terhadap tata kelola bangunan sangat lemah. Hal ini membuat mereka merasa tidak dilindungi dan tidak mendapatkan kenyamanan yang seharusnya. Azwar meminta agar dinas terkait segera melakukan tindakan tegas untuk menertibkan bangunan-bangunan yang melanggar aturan.
Langkah-langkah yang Diperlukan untuk Perbaikan
Sudah saatnya pemerintah mengambil langkah serius dalam menata bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain:
- Melakukan pendataan ulang terhadap bangunan yang bermasalah.
- Menegakkan peraturan mengenai izin mendirikan bangunan (IMB).
- Melakukan penertiban terhadap bangunan yang melanggar tata ruang.
- Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi tata ruang.
- Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.
Pemerintah diharapkan memiliki standar prosedur yang jelas untuk menanggulangi masalah ini, termasuk dalam hal penertiban hingga pembongkaran bangunan yang tidak sesuai. “Ini semua demi kenyamanan masyarakat. Jangan sampai hak hidup yang layak direnggut akibat pengawasan yang lemah,” tegas Azwar. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan tata kelola bangunan di Panyabungan dapat diperbaiki dan ditata dengan baik, sehingga masyarakat bisa hidup lebih nyaman dan aman.
