Warga Bahomoahi Tutup Jalan Trans Sulawesi Tengah-Selatan: Tuntutan Atas Polusi dan Keselamatan
Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, kini menghadapi permasalahan besar. Sejak Minggu, 15 Maret 2026, masyarakat setempat memutuskan untuk menutup akses jalan penghubung antara Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan melalui jalur Seba-Seba. Penyebabnya bukan tanpa alasan, melainkan akibat ketidaknyamanan yang dirasakan warga akibat gangguan pada keselamatan dan kesehatan mereka.
Kerusuhan di Dua Titik Strategis
Titik-titik yang menjadi pusat pemblokiran adalah jalur KM 2 dan pertigaan jalan Trans Sulawesi Desa Bahomoahi. Aksi ini merupakan bentuk protes warga atas dampak buruk yang ditimbulkan oleh kepadatan lalu lintas di wilayah tersebut.
Selain itu, warga juga merasa terganggu oleh polusi dan tingkat keselamatan yang semakin memburuk. Hal ini tentu sangat merugikan bagi warga setempat dan menjadi pemicu utama aksi penutupan jalan ini.
Jalur Favorit, Namun Berstatus Non-status
Jalur Seba-Seba, yang panjangnya mencapai 49 kilometer, ternyata adalah ruas jalan non-status sesuai SK No. 188.4-45/KEP.0053/DPUPRD/2019. Meski begitu, karena hanya memerlukan waktu tempuh tiga jam antara Bahomoahi, Wawondula, dan Sorowako, jalur ini menjadi favorit masyarakat, khususnya angkutan umum dan kendaraan roda dua dan empat.
Namun, tingginya volume kendaraan tak diimbangi oleh perilaku berkendara yang baik. Banyak pengendara yang melaju kencang di wilayah pemukiman, sehingga menimbulkan kecemasan masyarakat akan potensi kecelakaan.
Polusi dan Gangguan Kesehatan
Belum lagi, kondisi ini diperparah oleh polusi debu tebal di Dusun Dua yang belum beraspal. Hal ini tidak hanya mengganggu kesehatan penduduk, tetapi juga merugikan petani di sekitar area itu.
Warga juga melaporkan adanya oknum yang memanfaatkan kondisi ini untuk memungut pungutan liar di beberapa titik, tanpa dasar hukum yang jelas.
Aksi Penutupan Jalan Tanpa Batas Waktu
Aksi penutupan jalan ini diberlakukan tanpa batas waktu. Masyarakat setempat berharap pemerintah daerah segera merespons keluhan mereka dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan ini.
Ke depannya, diharapkan pemerintah bisa lebih peka terhadap keluhan masyarakat dan segera menindaklanjuti permasalahan ini. Sehingga, kenyamanan dan keselamatan masyarakat bisa terjamin kembali.
